Foto: Doni RamahNUsantara, Jakarta – Konser tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) selalu menjadi pro kontra bagi banyak kalangan t...
 |
| Foto: Doni |
RamahNUsantara, Jakarta – Konser tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) selalu menjadi pro kontra bagi banyak kalangan terlebih masyarakat DKI Jakarta. Konser yang sudah dirintis sejak 2008 ini dinilai sangat jauh dari nilai ketimuran.
Berdasarkan info yang didapat, konser tersebut akan berlangsung mulai 15-16 Desember 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
PT. Ismaya Group yang menghelat konser untuk tahun 2017 ini akhirnya mendapatkan protes dan tuntutan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Aliansi Gerakan Penjaga Budaya Bangsa.
Menurut Abraham, selaku Kordinator dari Aliansi Gerakan Penjaga Budaya Bangsa (AGPBB) bahwa kegiatan tersebut sangat jauh dari nilai ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia.
“Kita akan melakukan tuntutan terkait acara DWP 2017 ini,” ujar Abraham.
Dalam wawancaranya, pria yang akrab dipanggil Bram ini menyampaikan bahwa AGPBB akan menyampaikan tuntutan.
"Kita akan sampaikan beberapa tuntutan terkait DWP 2017. Bagi saya acara ini sangat berseberangan jauh dengan budaya dan adat yang ada di Indonesia yang kental dengan budaya ketimuran", katanya.
Lanjutnya, hari ini budaya bangsa Indonesia sudah mulai disusupi budaya liberal dengan adanya festival musik DWP ini. Acara tersebut akan merusak mental dan budaya bangsa terutama bagi para kaum muda yang masih sangat rentan dalam berfikir dan mengambil tindakan.
"Kita ketahui bersama bahwa satu bangsa akan rusak dan hancur bilamana generasi mudanya dihancurkan, dan hari ini upaya itu sudah dilakukan oleh para kelompok liberal,” tegas Bram.
Masih menurut Abraham, AGPBB akan menyampaikan 3 tuntutan terkait konser DWP 2017, yaitu:
1. Menolak dan batalkan festival musik DWP, karena mengancam kemurnian budaya nusantara dan tidak ada manfaat positifnya untuk bangsa Indonesia.
2. Mendesak Pemprov DKI yang hari ini dipimpin oleh Anis-Sandi untuk segera mencabut izin pelaksanaan festival musik DWP.
3. Mendesak agar PT. Ismaya Group diberikan sanksi karena sudah berupaya merusak moral dan budaya bangsa.
“Ini tuntutan kami. DWP tidak boleh berjalan, itu murni merusak moral bangsa Indonesia,” tegas Bram.
(Doni)
KOMENTAR