Foto: RamahNUsantara RamahNUsantara, Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini, Kamis, 19 Oktober 2017, membuka program Percepatan Ser...
 |
| Foto: RamahNUsantara |
RamahNUsantara, Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini, Kamis, 19 Oktober 2017, membuka program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia. Pembukaan acara tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program andalan pemerintah dalam mengejar ketertinggalan dengan negara lainnya. Pembangunan infrastruktur inilah yang diyakini Presiden dapat menjadi kunci dalam menenangkan persaingan global.
"Jangan bermimpi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain dan memenangkannya kalau infrastruktur kita tertinggal," tegasnya pagi ini.
Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa biaya transportasi di Indonesia masih lebih mahal setidaknya dua kali lipat dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
"Sedang kita bangun misalnya di Kalimantan ada 24 proyek, di Sulawesi 27 proyek, di Maluku dan Papua 13 proyek, di Sumatra 61 proyek, dan di tempat-tempat lainnya. Kita harus kerja keras, kita harus kejar pembangunan ini," ujarnya.
Namun, ada hal yang perlu diingat, infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat tersebut tidak terbangun dengan sendirinya. Di balik proses pembangunan tersebut, terdapat kontribusi besar dari sumber daya manusia yang bekerja seolah tak kenal lelah.
Pembangunan di seluruh penjuru Indonesia tak hanya butuh tenaga konstruksi dalam jumlah yang besar, tapi juga butuh tenaga yang terampil dan terlatih. Inilah alasan yang mendasari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengadakan percepatan uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja terampil, khususnya pekerja di bidang konstruksi.
"Tadi saya tanya ke Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum), berapa tenaga kerja konstruksi yang ada di seluruh Indonesia baik yang bekerja di pemerintah, BUMN, dan swasta? Kira-kira ada 7 juta. Dari 7 juta yang ada, yang bersertifikat baru 9 persen, kira-kira 600 ribu. Artinya masih sedikit sekali yang pegang sertifikat," ucap Presiden.
Presiden menaruh harapan dengan adanya percepatan sertifikasi ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat. Untuk bersaing dengan negara-negara lain pun Indonesia juga diharapkan tak lagi merasa tertinggal.
"Kalau orang Jepang dan Jerman bisa membangun dengan kualitas yang baik, kenapa Indonesia tidak bisa? Kita harus yakin kalau kita bisa mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Jangan merasa inferior," tuturnya.
Adapun kepada para pekerja konstruksi yang nantinya akan mendapatkan sertifikat keahlian, Presiden mengingatkan agar jangan hanya puas bila sudah mendapatkan sertifikat. Sebaliknya, para pekerja tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk senantiasa menjaga kualitas dan standar pembangunan yang dikerjakannya.
"Saya juga mengingatkan agar jangan sampai program percepatan ini menjadi ajang untuk jual beli transaksi lembar sertifikasi sehingga tujuan utama bagi peningkatan kualitas tenaga konstruksi tidak tercapai," ia menambahkan.
Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.(*)
KOMENTAR