Foto: Haberturk RamahNUsantara, Jakarta - Setelah dibaca tuntas sambutan Anies, dimedia media online, maka tidak ada alasan untuk tid...
 |
| Foto: Haberturk |
RamahNUsantara, Jakarta - Setelah dibaca tuntas sambutan Anies, dimedia media online, maka tidak ada alasan untuk tidak sepakat dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini.
Sebagian besar warga menilai pada pidato perdananya setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo, tidak ada masalah dengan pidato Anis Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, hanya menyatakan bahwa dahulu kaum pribumi ditindas oleh Penjajah.
Ia hanya ingin mengingatkan bahwa Jakarta adalah milik semua, bukan milik segelintir orang "berduit" yang seenaknya menguasai ekonomi Jakarta.
Dengan kata lain, Anies ingin menyampaikan jika hanya segelintir orang yang menguasai kekayaan alam Indonesia, itu berarti penjajahan gaya baru, dan ini menurut pidatonya tidak boleh terjadi.
Jadi, jika ada yang melaporkan Anies ke polisi karena pidatonya, maka termasuk tindakan konyol dan belum bisa dewasa dalam berpolitik.
Ini membuktikan bahwa mereka belum move on dari kekalahan pada pilgub kemarin, bisa dikata politik kekanak-kanakan.
Sebaliknya, juga tidak benar bahwa kata pribumi yang dimaksud Anies itu dipahami kelompok minhum (pemecah belah ummat), sebagai lawan dari etnis tionghoa.
Kemudian menjadi legalitas atas kebencian kepada etnis tertentu yang dianggap sebagai bukan atau non pribumi.
Apalagi sampai membuat meme dengan tulisan "HIDUP PRIBUMI" kemudian diviralkan. Ini namanya provokasi untuk memecah belah bangsa, yang mesti harus dilawan demi keutuhan bangsa ini dari perpecahan.
Korupsi, monopoli, kekerasan, pembunuhan, terorisme, dan kejahatan - kejahatan lainnya, adalah soal perilaku individu, tidak ada kaitannya dengan etnis atau agama tertentu.
Pada Zaman Gus Dur istilah pribumi dan non pribumi sudah terhapuskan. Maka stop, memakai istilah pribumi dan non pribumi, kecuali pedagang yang sedang mencari pasar pribumi 10 ribu non pribumi ceban. *(SC)
Di edit dan di sarikan dari Tulisan Muhammad Imaddudin (Wakil Sekretaris LD PBNU)
KOMENTAR